Hal Fundamental seputar materi Mengenal Kebijakan Proteksionisme dalam Perekonomian dan Perdagangan, bahwa setiap masyarakat negara wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar materi ekonomi, hal ini dikarenakan dengan perkembangan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. wajib dicatat bahwa gaji lulusan ekonomi termasuk yang tertinggi dari disiplin apapun. Penelitian yang berbeda cenderung menemukan nilai gaji lulusan ekonomi cukup dibayar dengan bagus. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: Apa yang wajib dilakukan bisnis untuk menaikkan margin keuntungan.
Mengenal Kebijakan Proteksionisme dalam Perekonomian dan Perdagangan
Terpilihnya Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 dalam pemilihan umum yang berlangsung di Nopember 2016 melahirkan diskusi yang menarik, khususnya di bidang perekonomian. Selain menyatakan akan keluar dari pakta kerjasama the Trans-Pacific Partnership (TPP) dimana Amerika Serikat merupakan lokomotif utamanya, Trump juga berjanji untuk lebih mengedepankan kepentingan Amerika Serikat dalam hal perdagangan dan perekonomian. Dengan Perkataan lain, kebijakan ekonomi yang bersifat proteksionisme akan menjadi fokus utama pemerintahan Amerika Serikat beberapa tahun kedepan.
Melihat besarnya pengaruh Amerika Serikat di kancah perekonomian global, maka kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat tentu akan membawa dampak yang relatif besar untuk perekonomian negara-negara lain. Oleh karenanya, di artikel ini kita akan mempelajari mengenai sistem proteksionisme dalam perekonomian, serta implikasinya terhadap kerjasama perdagangan antar negara.
di prinsipnya, sistem proteksionisme dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan di sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri wajib diutamakan terlebih dahulu saat berkompetisi dengan produsen asing. Adapun Anggaran-Anggaran dalam proteksionisme meliputi pemberlakuan tarif dan bea masuk, pembatasan kuota barang dan/atau jasa dari luar negeri, subsidi untuk produk dalam negeri, serta pemberlakuan standar-standar tertentu untuk produk asing (Rothbard, Murray, Protectionism in addition to also the Destruction of Prosperity, 1986).
Menurut catatan, Perancis merupakan negara pertama yang menerapkan sistem proteksionisme di era 1560’an. di saaat itu pemerintah Perancis berupaya untuk melindungi produk sutera domestik dari persaingan dengan produsen luar negeri.
dengan cara konseptual, terdapat beberapa alasan terkait penerapan kebijakan proteksionisme, diantaranya:
Selain faktor-faktor diatas, ada pula faktor non-ekonomi yang menjadi alasan suatu pemerintah menerapkan kebijakan proteksionisme, terutama dari perspektif politik. Dalam hal ini kebijakan proteksionisme semata-mata dipakai sebagai alat untuk memenangkan suara rakyat dalam suatu pemilihan umum atau saat suatu pemerintah mulai goyah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sebab alasan yang digunakan bersifat politis, maka sangat sering hal tersebut tidak dilandasi dengan analisa-analisa ekonomi yang kuat.
Lebih lanjut, sistem proteksionisme sering dikait-kaitkan sebagai kutub berlawanan dari sistem perdagangan bebas (free-trade regime). Tidak Bisa dipungkiri bahwa kampanye perdagangan bebas menimbulkan banyak pertentangan dari sebagian masyarakat, bagus terkait dengan keadilan dan distribusi pendapatan (income distribution in addition to also equality), masalah imigrasi, pengakuan hak atas Hartah intelektual (intellectual property rights), dan sebagainya.
Mengingat bahwa kebijakan proteksionisme merupakan wewenang suatu pemerintahan negara, maka tidak ada bentuk baku atau standar yang menjadi acuan (benchmark) dalam implementasinya. Kebijakan tersebut hanya akan terlihat saat sudah ada pemberlakukan peraturan tertulis yang membatasi terjadinya persaingan produk domestik dengan produk impor melalui instrumen kebijakan tertentu.
Tidak sedikit studi yang menyebutkan bahwa penerapan kebijakan proteksionisme tidak akan efektif dalam jangka panjang dan justru berpotensi membahayakan perekonomian domestik. Salah satu studi tersebut menyatakan bahwa inefisensi ekonomi Bisa terjadi karena adanya pembatasan persaingan. Disamping itu, bila Aplikasi kebijakan proteksionisme dilakukan melalui subsidi, maka akan terjadi penambahan pengeluaran pemerintah yang diambil dari anggaran negara (Coughlin Cletus, Alec Chrystal, in addition to also Geoffrey Wood, Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence in addition to also Rationale, Federal Reserve Bank of St. Louis, January/February, 1988).
Sebagai Epilog, penerapan kebijakan proteksionisme dilandasi oleh bermacam alasan, bagus yang bersifat ekonomi ataupun non-ekonomi; dan seperti kebijakan ekonomi lainnya, kebijakan proteksionisme juga membawa konsekuensi yang beragam.
di prinsipnya, sistem proteksionisme dalam kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan di sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri wajib diutamakan terlebih dahulu saat berkompetisi dengan produsen asing. Adapun Anggaran-Anggaran dalam proteksionisme meliputi pemberlakuan tarif dan bea masuk, pembatasan kuota barang dan/atau jasa dari luar negeri, subsidi untuk produk dalam negeri, serta pemberlakuan standar-standar tertentu untuk produk asing (Rothbard, Murray, Protectionism in addition to also the Destruction of Prosperity, 1986).
Menurut catatan, Perancis merupakan negara pertama yang menerapkan sistem proteksionisme di era 1560’an. di saaat itu pemerintah Perancis berupaya untuk melindungi produk sutera domestik dari persaingan dengan produsen luar negeri.
dengan cara konseptual, terdapat beberapa alasan terkait penerapan kebijakan proteksionisme, diantaranya:
- Melindungi industri-industri kecil (UMKM/SMEs) dan industri baru (startup industries) dari persaingan dengan produk Sesuai di pasar. di umumnya, untuk Bisa bersaing dengan produk-produk asing, maka industri kecil dan industri yang baru berdiri diberikan insentif dan keringanan dalam hal pajak serta biaya produksi. Meski begitu, praktik proteksionisme seperti ini Bisa membawa dampak negatif, yakni mereduksi inovasi dan efisiensi produksi. Selain itu, industri akan cenderung bergantung di perlindungan pemerintah, sehingga tidak mempunyai daya saing.
- Proteksionisme juga dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar dengan mitra dagang, dengan tujuan untuk mengurangi margin keuntungan mitra dagang tersebut. Metode yang diterapkan biasanya dengan menurunkan harga produk asing yang masuk dalam wilayah suatu negara.
- Kebijakan proteksionisme diterapkan untuk mengantisipasi praktik-praktik dagang yang berlawanan, misalnya dumping (menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah di pasar ekspor dibandingkan dengan pasar domestik).
- Proteksionisme juga diberlakukan dengan maksud untuk mengurangi impor yang terlau besar di produk-produk tertentu.
Selain faktor-faktor diatas, ada pula faktor non-ekonomi yang menjadi alasan suatu pemerintah menerapkan kebijakan proteksionisme, terutama dari perspektif politik. Dalam hal ini kebijakan proteksionisme semata-mata dipakai sebagai alat untuk memenangkan suara rakyat dalam suatu pemilihan umum atau saat suatu pemerintah mulai goyah karena kebijakan-kebijakan yang tidak tepat sasaran. Sebab alasan yang digunakan bersifat politis, maka sangat sering hal tersebut tidak dilandasi dengan analisa-analisa ekonomi yang kuat.
Lebih lanjut, sistem proteksionisme sering dikait-kaitkan sebagai kutub berlawanan dari sistem perdagangan bebas (free-trade regime). Tidak Bisa dipungkiri bahwa kampanye perdagangan bebas menimbulkan banyak pertentangan dari sebagian masyarakat, bagus terkait dengan keadilan dan distribusi pendapatan (income distribution in addition to also equality), masalah imigrasi, pengakuan hak atas Hartah intelektual (intellectual property rights), dan sebagainya.
Mengingat bahwa kebijakan proteksionisme merupakan wewenang suatu pemerintahan negara, maka tidak ada bentuk baku atau standar yang menjadi acuan (benchmark) dalam implementasinya. Kebijakan tersebut hanya akan terlihat saat sudah ada pemberlakukan peraturan tertulis yang membatasi terjadinya persaingan produk domestik dengan produk impor melalui instrumen kebijakan tertentu.
Tidak sedikit studi yang menyebutkan bahwa penerapan kebijakan proteksionisme tidak akan efektif dalam jangka panjang dan justru berpotensi membahayakan perekonomian domestik. Salah satu studi tersebut menyatakan bahwa inefisensi ekonomi Bisa terjadi karena adanya pembatasan persaingan. Disamping itu, bila Aplikasi kebijakan proteksionisme dilakukan melalui subsidi, maka akan terjadi penambahan pengeluaran pemerintah yang diambil dari anggaran negara (Coughlin Cletus, Alec Chrystal, in addition to also Geoffrey Wood, Protectionist Trade Policies: A Survey of Theory, Evidence in addition to also Rationale, Federal Reserve Bank of St. Louis, January/February, 1988).
Sebagai Epilog, penerapan kebijakan proteksionisme dilandasi oleh bermacam alasan, bagus yang bersifat ekonomi ataupun non-ekonomi; dan seperti kebijakan ekonomi lainnya, kebijakan proteksionisme juga membawa konsekuensi yang beragam.
0 Response to "Mengenal Kebijakan Proteksionisme dalam Perekonomian dan Perdagangan Yang Wajib Kita Tau"
Posting Komentar