inti Fundamental mengenai materi X, bahwa setiap warga negara wajib mempunyai kemampuan pemahaman seputar materi ekonomi, hal ini erat kaitannya dengan kemajuan ekonomi di rumahtangga, masyarakat dan negara itu sendiri, maka belajar ekonomi memang wajib di galakkan sejak dini, sejak masih mengenal bangku pendidikan. Misalnya, karir paling populer yang Bisa dikejar kebanyakan dengan gelar ekonomi. Penelitian yang berbeda cenderung menemukan nilai gaji lulusan ekonomi cukup dibayar dengan bagus. Kemampuan ilmu ekonomi misalnya pengambilan keputusan: apa yang wajib dilakukan pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran
Mencermati Perkembangan Perekonomian Jepang
di ulasan kali ini, kita akan mempelajari perkembangan perekonomian Jepang, salah satu negara maju di Benua Asia yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar ketiga di dunia, serta didukung oleh kemampuan’nya dalam bidang teknologi modern.
Jepang (The State of Japan) atau Nihon-koku merupakan salah satu negara kepulauan yang terletak di kawasan timur Asia, dengan luas wilayah sebesar 377.9 km2.
Negara ini berbentuk kekaisaran (constitutional monarchy), dipimpin oleh seorang kaisar (emperor), dengan pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri.
Sementara data Bank Dunia menyebut bahwa total populasi penduduk Jepang hingga dengan akhir 2016 diperkirakan mencapai 126.99 juta jiwa. Dari sisi ekonomi, capaian Gross Domestic Product (GDP US$ current based) Jepang di 2016 mencapai US$ 4.93 triliun, dan GDP per kapita sebesar US$ 38,000 (data.worldbank.org).
Adapun perkembangan perekonomian Jepang Bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi.
Era Pasca Perang Dunia Kedua (1945-1949).
Usai perang dunia kedua, perekonomian Jepang menjalani kemerosotan tajam. Kekalahan perang telah membawa dampak negatif, dari kerugian finansial hingga hilangnya nyawa. karena dari kerugian itu tercermin dari angka inflasi yang meroket hingga lebih dari 100%, terjadinya kelangkaan produk konsumsi, serta produktivitas ekonomi yang sangat rendah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang menjalankan beberapa regulasi, antara lain berupa pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, pencetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca perang. Dengan bahasa sederhana Bisa dikatakan bahwa periode ini merupakan era kekacauan (chaos) dalam perekonomian Jepang (Ohno, Kenichi, The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country, GRIPS Development Forum, 2016).
Lantas di Maret 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Dodge Line. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Adapun kebijakan tersebut antara lain berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, Aplikasi kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang Yen Jepang (¥) terhadap US$ diangka ¥ 360 (US$ 1 = ¥ 360).
Era Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (1950’an hingga dengan awal 1970’an).
Periode 1950’an hingga awal 1970’an merupakan periode emas perekonomian Jepang, dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai lebih dari 10%. di era ini, perekonomian Jepang dikenal dengan istilah ‘miracle economy’. Setelah Aplikasi Dodge Line, pemerintah Jepang terus menjalankan reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor (diantaranya sektor industri dan pertanian), peningkatan taraf hidup dan hak-hak tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi yang ekspansif, serta pengembangan teknologi dan industrialisasi untuk menggenjot produktivitas perekonomian (Yoshioka, Shinji, in addition to Hirofumi Kawasaki, Japan’s High-Growth Postwar Period: The Role of Economic Plans, Economic in addition to Social Research Institute Note No. 27, August 2016).
Perkembangan ekonomi Jepang yang didukung oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi telah diulas tersendiri dalam artikel Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang.
Era Oil Shock, Economic Booming, dan Bubble Economy (1970’an hingga akhir 1980’an).
di masa 1970’an hingga menjelang akhir 1980’an, perekonomian Jepang menjalani dinamika karena faktor domestik dan international.
Diawali di 1971, saat pemerintah Jepang mendevaluasi mata uang ¥ terhadap US$, dari ¥ 360 per US$ (US$ 1 = ¥ 360) yang sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun, menjadi ¥ 308 per US$ 1 (US$ 1 = ¥ 308). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Selang dua tahun setelah itu, di awal 1973, pemerintah Jepang mengadopsi sistem nilai tukar mata uang mengambang (floating exchange-rate system).
Namun demikian, di akhir 1973, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, dari semula US$ 2 per barrel menjadi US$ 11, serta mengurangi kuota ekspor minyak untuk negara-negara industri sebanyak 10%. Keputusan ini menyebabkan munculnya ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) di Jepang, Sebab negara tersebut banyak bergantung di persediaan minyak mentah untuk menjalankan pembangunan ekonomi; tercatat lebih dari 0% aktivitas perekonomian Jepang saat itu mengkonsumsi minyak sebagai bahan bakar (energy consuming). Dampak dari kejadian tersebut tercermin di pertumbuhan ekonomi Jepang di 1974 yang menunjukkan angka negatif.
Untuk menanggulangi dampak tersebut, di 1978 pemerintah Jepang mulai menerapkan industri yang berpola energy saving untuk menghemat pengeluaran bahan bakar. Upaya ini mampu menjaga angka inflasi tetap stabil, sambil tetap melonjakkan produktivitas perekonomian.
Sementara karena ketegangan di kawasan Timur-Tengah (terjadinya Revolusi Iran hingga Perang Teluk) di 1979, harga minyak mentah dunia kembali naik menjadi US$ 30 per barrel. Akan akan tetapi inovasi Jepang dalam menerapkan industri yang menghemat bahan bakar mampu meredam pengaruh negatif kejadian itu di perekonomian domestik.
Selanjutnya, di awal 1980’an, perekonomian Jepang menjalani kemajuan pesat (booming economy), ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga (household consumption), tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga kerja terdidik dan terampil (educated in addition to skilled labor), stabil'nya situasi politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri, serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian.
Akan akan tetapi capaian-capaian diatas membuat aktivitas ekonomi menjadi kurang terkontrol, sebagai misal sektor perbankan yang terlalu mudah membagikan kredit (terutama di sektor properti). Sebagai catatan, pinjaman dengan agunan berupa aset properti diberikan hingga lebih dari 0% dari nilai agunan; dengan cara keseluruhan terdapat lebih dari ¥ 100 triliun pinjaman di sektor properti. Seiring dengan meningkatnya investasi di sektor properti, maka jumlah pinjaman bank juga ikut membengkak.
Akhirnya di 1989 perekonomian Jepang memasuki fase gelembung ekonomi (bubble economy), dimana harga properti meningkat terlalu tajam, diikuti dengan kenaikan harga saham yang terlampau tinggi (over-valued), serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat masif. Sebab anggaran yang digunakan terlalu besar dan tanpa disertai prinsip kehati-hatian (prudence), maka terjadilah bubble economy (Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs in addition to Communications, Statistical Handbook of Japan 2016).
Pecahnya Gelembung Ekonomi (Bubble Burst) dan Dekade Yang Hilang (awal 1990’an hingga awal 2000’an).
di periode awal 1990’an hingga awal 2000’an, Jepang menjalani stagnasi perekonomian karena sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas sektor perbankan yang memicu terjadinya economic bubble. Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan (non-performing loan) di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo Stock Exchange. Selain itu banyak perusahaan Jepang yang menjalani penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelembung ekonomi (bubble burst) membawa perekonomian Jepang masuk kedalam resesi yang berkepanjangan.
Untuk men’stabilkan perekonomian, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan, misalnya the Bank of Japan (bank sentral Jepang) menjalankan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilisasi finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Namun keadaan semakin memburuk karena terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia di 1997-1998. Bisa dikatakan bahwa dekade 1990’an merupakan era gelap perekonomian Jepang, atau disebut sebagai suatu dekade yang hilang (the lost decade) (International Monetary Fund, The Japanese Banking Crisis of the 1990s: Sources in addition to Lessons, IMF Working Paper WP/00/7, January 2000).
suatu studi menyatakan bahwa hingga dengan 1995 aja, perbankan di Jepang mempunyai tak kurang dari ¥ 70 triliun penyaluran pinjaman yang tidak produktif (bad loans). Sebagai catatan, perbankan Jepang di saat itu juga mempunyai pinjaman internasional senilai lebih dari US$ 1.61 triliun. Sementara dari 21 bank yang ada saat itu, 13 diantaranya dinyatakan bangkrut.
Studi juga menerjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan (financial disclosure) dan transparansi laporan keuangan, membuat sistem keuangan di Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Disamping itu, tidak adanya sistem manajemen risiko (risk management) di sektor perbankan, sistem pengawasan perbankan yang cenderung tertutup, serta kebijakan moneter yang tidak tepat sasasan, diyakini menjadi penyebab awal munculnya bubble economy (Schaede, Ulrike, The 1995 Financial Crisis in Japan, Working Paper, February 1996).
Era Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Abenomics (Three-Arrows Policy) (awal 2000’an hingga saat ini masih berlangsung).
Di masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi (2001-2006), pemerintah Jepang menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan menjalankan reformasi kebijakan makro ekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan.
Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta menjalankan privatisasi perusahaan negara. Namun demikian utang pemerintah (government debt) di saat itu masih terlalu besar, mencapai 0% dari total GDP.
di 2008, bangkrutnya perusahan sekuritas Lehman Brothers berdampak besar di pasar keuangan dunia, termasuk Jepang. saat perekonomian Amerika Serikat menjalani kontraksi, nilai tukar mata uang US$ melemah; hal tersebut mendorong Lemah'nya impor produk dari Jepang. di gilirannya, ini berdampak di menurunnya laba di sektor perdagangan ekspor Jepang. Disisi lain, Sebab mata uang ¥ menjalani apresiasi terhadap US$, maka nilai ¥ tidak lagi kompetitif dalam perdagangan internasional.
Ada satu kejadian lagi yang menghambat pemulihan perekonomian Jepang, yakni saat pertengahan Maret 2011 terjadi Bala alam gempa bumi dan tsunami di pantai timur Bahari Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir.
di Januari 2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three-Arrows Policy, atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan tersebut antara lain berupa: kebijakan moneter yang longgar (expansionary monetary-policy), diantaranya melalui pemberian qualitative-quantitative easing; kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak; serta reformasi struktural, misalnya di kebijakan mengenai ketenagakerjaan.
Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal sekitar ¥ 37 triliun selama periode 2012-2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4.3% menjadi 3.1% di periode 2012-2016. Disamping itu kebijakan Abenomics juga telah dilaksanakan dengan cara efektif, terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga dengan cara aktif mengembangkan sektor usaha kecil (little-medium enterprises), sektor pariwisata, serta industri jasa (www.japan.go.jp, Abenomics, March 2017).
Perkembangan Terkini Perekonomian Jepang (2017 - ).
Terkait dengan kemudahan mendirikan dan menjalankan usaha kecil dan menengah, catatan Bank Dunia menyebut bahwa Jepang menduduki peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini menurun dua peringkat dari tahun sebelumnya; hasil tersebut juga jauh tertinggal dari Hong Kong (peringkat ke-4) dan Korea Selatan (peringkat ke-5) (World Bank, Doing Business 2017, Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017: Japan, 2017).
Sementara dalam laporannya, the International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan perekonomian Jepang di 2017 berkisar di angka 1.3%, didukung oleh meningkatnya perdagangan ekspor dan efektivitas kebijakan fiskal dalam negeri. Namun IMF juga mencermati persoalan penurunan populasi di Jepang yang berpotensi negatif terhadap produktivitas perekonomian (www.imf.org, For Japan’s Economy, right now is actually the Time to Step Up Reforms, 31 July 2017).
Lebih lanjut, the Organisation for Economic Co-operation in addition to Development (OECD) menyatakan bahwa sejak diluncurkannya kebijakan Abenomics di 2013, perekonomian Jepang memperoleh dampak signifikan berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 1% tiap tahunnya. Sedangkan di 2017, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang dikisaran 1.4%.
Akan akan tetapi, permasalahan penduduk yang semakin menurun akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemberian stimulus fiskal. Selain itu, penurunan produktivitas karena berkurangnya jumlah tenaga kerja juga berpotensi menambah rasio utang pemerintah terhadap GDP, dari 68% di 1992 menjadi 219% di 2016.
OECD juga menekankan supaya pemerintah Jepang meluncurkan strategi revitalisasi terkait dengan reformasi perekonomian, diantaranya dengan melonjakkan kinerja pasar keuangan, mempromosikan lingkungan yang mendukung lahirnya kewirausahaan, menjalankan reformasi di sektor perpajakan, melonjakkan inovasi teknologi dan sistem robotik, menciptakan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, serta melonjakkan partisipasi perempuan di dunia kerja (the Organisation for Economic Co-operation in addition to Development, Japan Economic Surveys 2017, April 2017).
Catatan-catatan diatas menunjukkan bagaimana dinamika perkembangan perekonomian Jepang sejak usai’nya perang dunia kedua hingga saat ini. Selanjutnya, kita masih akan terus melihat perkembangan perekonomian Jepang di waktu-waktu mendatang. **
Negara ini berbentuk kekaisaran (constitutional monarchy), dipimpin oleh seorang kaisar (emperor), dengan pemerintahan dikepalai oleh seorang perdana menteri.
Sementara data Bank Dunia menyebut bahwa total populasi penduduk Jepang hingga dengan akhir 2016 diperkirakan mencapai 126.99 juta jiwa. Dari sisi ekonomi, capaian Gross Domestic Product (GDP US$ current based) Jepang di 2016 mencapai US$ 4.93 triliun, dan GDP per kapita sebesar US$ 38,000 (data.worldbank.org).
Adapun perkembangan perekonomian Jepang Bisa dibagi menjadi beberapa periodisasi.
Era Pasca Perang Dunia Kedua (1945-1949).
Usai perang dunia kedua, perekonomian Jepang menjalani kemerosotan tajam. Kekalahan perang telah membawa dampak negatif, dari kerugian finansial hingga hilangnya nyawa. karena dari kerugian itu tercermin dari angka inflasi yang meroket hingga lebih dari 100%, terjadinya kelangkaan produk konsumsi, serta produktivitas ekonomi yang sangat rendah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Jepang menjalankan beberapa regulasi, antara lain berupa pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, pencetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca perang. Dengan bahasa sederhana Bisa dikatakan bahwa periode ini merupakan era kekacauan (chaos) dalam perekonomian Jepang (Ohno, Kenichi, The Economic Development of Japan: The Path Traveled by Japan as a Developing Country, GRIPS Development Forum, 2016).
Lantas di Maret 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Dodge Line. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Adapun kebijakan tersebut antara lain berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, Aplikasi kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang Yen Jepang (¥) terhadap US$ diangka ¥ 360 (US$ 1 = ¥ 360).
Era Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (1950’an hingga dengan awal 1970’an).
Periode 1950’an hingga awal 1970’an merupakan periode emas perekonomian Jepang, dimana angka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun mencapai lebih dari 10%. di era ini, perekonomian Jepang dikenal dengan istilah ‘miracle economy’. Setelah Aplikasi Dodge Line, pemerintah Jepang terus menjalankan reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor (diantaranya sektor industri dan pertanian), peningkatan taraf hidup dan hak-hak tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi yang ekspansif, serta pengembangan teknologi dan industrialisasi untuk menggenjot produktivitas perekonomian (Yoshioka, Shinji, in addition to Hirofumi Kawasaki, Japan’s High-Growth Postwar Period: The Role of Economic Plans, Economic in addition to Social Research Institute Note No. 27, August 2016).
Perkembangan ekonomi Jepang yang didukung oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi telah diulas tersendiri dalam artikel Perkembangan Teknologi dan Industrialisasi di Jepang.
Era Oil Shock, Economic Booming, dan Bubble Economy (1970’an hingga akhir 1980’an).
di masa 1970’an hingga menjelang akhir 1980’an, perekonomian Jepang menjalani dinamika karena faktor domestik dan international.
Diawali di 1971, saat pemerintah Jepang mendevaluasi mata uang ¥ terhadap US$, dari ¥ 360 per US$ (US$ 1 = ¥ 360) yang sudah bertahan selama lebih dari 20 tahun, menjadi ¥ 308 per US$ 1 (US$ 1 = ¥ 308). Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Selang dua tahun setelah itu, di awal 1973, pemerintah Jepang mengadopsi sistem nilai tukar mata uang mengambang (floating exchange-rate system).
Namun demikian, di akhir 1973, the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) memutuskan untuk menaikkan harga minyak mentah, dari semula US$ 2 per barrel menjadi US$ 11, serta mengurangi kuota ekspor minyak untuk negara-negara industri sebanyak 10%. Keputusan ini menyebabkan munculnya ekonomi biaya tinggi (high-cost economy) di Jepang, Sebab negara tersebut banyak bergantung di persediaan minyak mentah untuk menjalankan pembangunan ekonomi; tercatat lebih dari 0% aktivitas perekonomian Jepang saat itu mengkonsumsi minyak sebagai bahan bakar (energy consuming). Dampak dari kejadian tersebut tercermin di pertumbuhan ekonomi Jepang di 1974 yang menunjukkan angka negatif.
Untuk menanggulangi dampak tersebut, di 1978 pemerintah Jepang mulai menerapkan industri yang berpola energy saving untuk menghemat pengeluaran bahan bakar. Upaya ini mampu menjaga angka inflasi tetap stabil, sambil tetap melonjakkan produktivitas perekonomian.
Sementara karena ketegangan di kawasan Timur-Tengah (terjadinya Revolusi Iran hingga Perang Teluk) di 1979, harga minyak mentah dunia kembali naik menjadi US$ 30 per barrel. Akan akan tetapi inovasi Jepang dalam menerapkan industri yang menghemat bahan bakar mampu meredam pengaruh negatif kejadian itu di perekonomian domestik.
Selanjutnya, di awal 1980’an, perekonomian Jepang menjalani kemajuan pesat (booming economy), ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumahtangga (household consumption), tingginya laba sektor swasta, semakin banyaknya tenaga kerja terdidik dan terampil (educated in addition to skilled labor), stabil'nya situasi politik dalam negeri, meningkatnya investasi di sektor industri, serta semakin besarnya peran teknologi dan inovasi dalam perekonomian.
Akan akan tetapi capaian-capaian diatas membuat aktivitas ekonomi menjadi kurang terkontrol, sebagai misal sektor perbankan yang terlalu mudah membagikan kredit (terutama di sektor properti). Sebagai catatan, pinjaman dengan agunan berupa aset properti diberikan hingga lebih dari 0% dari nilai agunan; dengan cara keseluruhan terdapat lebih dari ¥ 100 triliun pinjaman di sektor properti. Seiring dengan meningkatnya investasi di sektor properti, maka jumlah pinjaman bank juga ikut membengkak.
Akhirnya di 1989 perekonomian Jepang memasuki fase gelembung ekonomi (bubble economy), dimana harga properti meningkat terlalu tajam, diikuti dengan kenaikan harga saham yang terlampau tinggi (over-valued), serta pembangunan infrastruktur pedesaan yang sangat masif. Sebab anggaran yang digunakan terlalu besar dan tanpa disertai prinsip kehati-hatian (prudence), maka terjadilah bubble economy (Statistic Bureau, Ministry of Internal Affairs in addition to Communications, Statistical Handbook of Japan 2016).
Pecahnya Gelembung Ekonomi (Bubble Burst) dan Dekade Yang Hilang (awal 1990’an hingga awal 2000’an).
di periode awal 1990’an hingga awal 2000’an, Jepang menjalani stagnasi perekonomian karena sistem keuangan yang tidak stabil, serta buruknya kredibilitas sektor perbankan yang memicu terjadinya economic bubble. Hal tersebut ditandai dengan melonjaknya kredit macet perbankan (non-performing loan) di sektor properti dan merosotnya nilai saham hingga 50% di bursa Tokyo Stock Exchange. Selain itu banyak perusahaan Jepang yang menjalani penurunan kapasitas produksi, peningkatan jumlah utang, serta kelebihan jumlah tenaga kerja. Pecahnya gelembung ekonomi (bubble burst) membawa perekonomian Jepang masuk kedalam resesi yang berkepanjangan.
Untuk men’stabilkan perekonomian, berbagai kebijakan ekonomi diterapkan, misalnya the Bank of Japan (bank sentral Jepang) menjalankan pencetakan mata uang untuk mendorong stabilisasi finansial, sementara pemerintah mengambil kebijakan untuk menekan munculnya kredit macet yang lebih besar. Namun keadaan semakin memburuk karena terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia di 1997-1998. Bisa dikatakan bahwa dekade 1990’an merupakan era gelap perekonomian Jepang, atau disebut sebagai suatu dekade yang hilang (the lost decade) (International Monetary Fund, The Japanese Banking Crisis of the 1990s: Sources in addition to Lessons, IMF Working Paper WP/00/7, January 2000).
suatu studi menyatakan bahwa hingga dengan 1995 aja, perbankan di Jepang mempunyai tak kurang dari ¥ 70 triliun penyaluran pinjaman yang tidak produktif (bad loans). Sebagai catatan, perbankan Jepang di saat itu juga mempunyai pinjaman internasional senilai lebih dari US$ 1.61 triliun. Sementara dari 21 bank yang ada saat itu, 13 diantaranya dinyatakan bangkrut.
Studi juga menerjelaskan bahwa kurangnya keterbukaan informasi keuangan (financial disclosure) dan transparansi laporan keuangan, membuat sistem keuangan di Jepang rentan terhadap timbulnya persoalan. Disamping itu, tidak adanya sistem manajemen risiko (risk management) di sektor perbankan, sistem pengawasan perbankan yang cenderung tertutup, serta kebijakan moneter yang tidak tepat sasasan, diyakini menjadi penyebab awal munculnya bubble economy (Schaede, Ulrike, The 1995 Financial Crisis in Japan, Working Paper, February 1996).
Era Pemulihan Ekonomi dan Kebijakan Abenomics (Three-Arrows Policy) (awal 2000’an hingga saat ini masih berlangsung).
Di masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi (2001-2006), pemerintah Jepang menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi, antara lain dengan menjalankan reformasi kebijakan makro ekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan.
Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta menjalankan privatisasi perusahaan negara. Namun demikian utang pemerintah (government debt) di saat itu masih terlalu besar, mencapai 0% dari total GDP.
di 2008, bangkrutnya perusahan sekuritas Lehman Brothers berdampak besar di pasar keuangan dunia, termasuk Jepang. saat perekonomian Amerika Serikat menjalani kontraksi, nilai tukar mata uang US$ melemah; hal tersebut mendorong Lemah'nya impor produk dari Jepang. di gilirannya, ini berdampak di menurunnya laba di sektor perdagangan ekspor Jepang. Disisi lain, Sebab mata uang ¥ menjalani apresiasi terhadap US$, maka nilai ¥ tidak lagi kompetitif dalam perdagangan internasional.
Ada satu kejadian lagi yang menghambat pemulihan perekonomian Jepang, yakni saat pertengahan Maret 2011 terjadi Bala alam gempa bumi dan tsunami di pantai timur Bahari Jepang yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir.
di Januari 2013, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Three-Arrows Policy, atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan tersebut antara lain berupa: kebijakan moneter yang longgar (expansionary monetary-policy), diantaranya melalui pemberian qualitative-quantitative easing; kebijakan fiskal yang fleksibel, diantaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak; serta reformasi struktural, misalnya di kebijakan mengenai ketenagakerjaan.
Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal sekitar ¥ 37 triliun selama periode 2012-2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4.3% menjadi 3.1% di periode 2012-2016. Disamping itu kebijakan Abenomics juga telah dilaksanakan dengan cara efektif, terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga dengan cara aktif mengembangkan sektor usaha kecil (little-medium enterprises), sektor pariwisata, serta industri jasa (www.japan.go.jp, Abenomics, March 2017).
Perkembangan Terkini Perekonomian Jepang (2017 - ).
Terkait dengan kemudahan mendirikan dan menjalankan usaha kecil dan menengah, catatan Bank Dunia menyebut bahwa Jepang menduduki peringkat ke-34 dari 190 negara yang disurvei. Capaian ini menurun dua peringkat dari tahun sebelumnya; hasil tersebut juga jauh tertinggal dari Hong Kong (peringkat ke-4) dan Korea Selatan (peringkat ke-5) (World Bank, Doing Business 2017, Equal Opportunity for All, Economy Profile 2017: Japan, 2017).
Sementara dalam laporannya, the International Monetary Fund (IMF) memprediksikan pertumbuhan perekonomian Jepang di 2017 berkisar di angka 1.3%, didukung oleh meningkatnya perdagangan ekspor dan efektivitas kebijakan fiskal dalam negeri. Namun IMF juga mencermati persoalan penurunan populasi di Jepang yang berpotensi negatif terhadap produktivitas perekonomian (www.imf.org, For Japan’s Economy, right now is actually the Time to Step Up Reforms, 31 July 2017).
Lebih lanjut, the Organisation for Economic Co-operation in addition to Development (OECD) menyatakan bahwa sejak diluncurkannya kebijakan Abenomics di 2013, perekonomian Jepang memperoleh dampak signifikan berupa pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 1% tiap tahunnya. Sedangkan di 2017, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jepang dikisaran 1.4%.
Akan akan tetapi, permasalahan penduduk yang semakin menurun akan memaksa pemerintah mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk pemberian stimulus fiskal. Selain itu, penurunan produktivitas karena berkurangnya jumlah tenaga kerja juga berpotensi menambah rasio utang pemerintah terhadap GDP, dari 68% di 1992 menjadi 219% di 2016.
OECD juga menekankan supaya pemerintah Jepang meluncurkan strategi revitalisasi terkait dengan reformasi perekonomian, diantaranya dengan melonjakkan kinerja pasar keuangan, mempromosikan lingkungan yang mendukung lahirnya kewirausahaan, menjalankan reformasi di sektor perpajakan, melonjakkan inovasi teknologi dan sistem robotik, menciptakan kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, serta melonjakkan partisipasi perempuan di dunia kerja (the Organisation for Economic Co-operation in addition to Development, Japan Economic Surveys 2017, April 2017).
Catatan-catatan diatas menunjukkan bagaimana dinamika perkembangan perekonomian Jepang sejak usai’nya perang dunia kedua hingga saat ini. Selanjutnya, kita masih akan terus melihat perkembangan perekonomian Jepang di waktu-waktu mendatang. **
0 Response to "Mencermati Perkembangan Perekonomian Jepang Yang Wajib Kita Baca"
Posting Komentar